Lompat ke konten

Regulasi

Permendagri Nomor 14 Tahun 2026 Pedoman Penyusunan RKPD 2027

Permendagri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027. Peraturan ini menjadi salah satu pedoman penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan untuk tahun 2027.

Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Proses

Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Proses

Pemerintah melalui Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah menetapkan standar baru yang menjadi pedoman pelaksanaan pembelajaran di seluruh satuan pendidikan.

Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang BSAN

Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang BSAN

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) menghadirkan kebijakan baru yang menjadi pedoman bagi seluruh satuan pendidikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, serta bebas dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Permendagri Nomor 3 Tahun 2026

Permendagri Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Dokumen Keuangan Daerah

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2026 menetapkan pedoman baru mengenai Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah. Regulasi ini menjadi acuan bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah (APIP Daerah) dalam melakukan reviu terhadap berbagai dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2026 tentang PPPK PW

Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2026 tentang PPPK PW (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu).

Pemerintah kembali mengambil langkah strategis dalam menyelesaikan penataan pegawai non-ASN melalui terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 9 Tahun 2026 tentang PPPK PW (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu).

Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2026

Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2026 tentang jabatan fungsional di bidang pendidik dan pengawasan mutu pendidikan

Pemerintah melalui Peraturan Menteri PANRB atau Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2026 menetapkan aturan baru mengenai jabatan fungsional di bidang pendidik dan pengawasan mutu pendidikan. Regulasi ini menggantikan aturan lama dan menyesuaikan kebutuhan organisasi serta perkembangan hukum terbaru.